Pantau Perkembangan Pelepasan Lahan Waydadi

Kamis, 19 Maret 2015 00:37

Komisi I DPRD Provinsi Lampung yang membidangi pemerintahan minta pemerintah provinsi memberikan laporan perkembangan pelepasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Waydadi seluas 88,8 hektar di Kecamatan Sukarame, Bandarlampung.

 

“Secepatnya kami minta pemprov melaporkan perkembangan pelepasan aset Waydadi. Kami akan terus memantau seperti apa nantinya. Dari situ kita akan lapor ke pimpinan dewan,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Lampung Bambang Suryadi,  di Bandarlampung, Senin (2/2/2015).

Pada rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Daerah serta Biro Aset dan Perlengkapan Sekretariat Pemprov Lampung beberapa waktu lalu, eksekutif dan legislatif sama-sama sepakat melepas lahan Waydadi yang telah diduduki warga tersebut.

"Pemprov meminta kita melepaskannya cukup dengan persetujuan DPRD. Sebab, dewan sebelumnya menyetujui pelepasan aset itu dengan peraturan daerah, sekarang pemprov meminta menghapus perda itu dan cukup dengan persetujuan saja," papar politisi PDIP ini.

Sembari menunggu paripurna persetujuan, lanjut Bambang, Komisi I meminta Pemprov Lampung membentuk tim independen penilai harga lahan dan bangunan atas ganti rugi yang wajib dibayar kepada warga.

"Sambil menunggu paripurna, eksekutif diminta membentuk tim yang bisa menaksir ganti rugi yang harus dibayar kepada warga. Jadi kita berjalan beriringan," ujarnya.

Komisi I menargetkan pembebasan HPL Waydadi bisa diselesaikan tahun ini. Dengan demikian, Pemprov Lampung harus dapat memasukkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD Murni tahun 2015.  (tim)

Read 398 times