DPRD GELAR RAPAT PARIPURNA REMBUK DESA

Kamis, 10 November 2016 21:08

Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam pembahasan  Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung tentang Pedoman rembuk desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik daerah.

Rapat Paripurna dihadiri Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin, Danrem 043 Garuda Hitam Joko Purwanto, Danlanal, Danllanud,  Danbrigif serta staf  ahli gubernur dan Para asisten, Sekretaris Pemprov Lamp;ung  Arinal Djunaidi, Kepala Badan, Biro dan Lembaga lain, Tokoh Masyarakat, tokoh adat, Tokoh Pemuda, Organisasi Sosial Politik, Lembaga Swadaya kalangan  Pers di ruang  Sidang gedung DPRD setempat, Selasa (27/6).

Rapatyang dipimpin Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal, diawali dengan mempersilahkan  Juru bicara Panitia kerja (Panja) Raperda Rembuk desa dan kelurahan Bambang Suryadi.. Juru bicara Panja Bambang Suryadi yang menyampaikan laporan hasilkajian Panita kerja terhadap  Raperda adalah timbulnya konflik  di masyarakat akibat  daripersoalan sosial  yang tidak selesai.

Raperda rembuk desa dan kelurahan  mengatur mengenai tahapan persiapan, pelsanaan dan evaluasi  rembuk desa dan kelurahan serta mengatur tugas dan fungsi sesuai tingkatan mulai  gubernur hingga Kepala Desa, Kapolda hingga Babin Kamtibmas , Danrem hingga Babinsa serta struktur pemerintahan lainnya hingga perangkat dibawahnya , kata juru bicara Bambang Suryadi.

Ya, selain itu mengayur pembiayaan serta sangsi-sanksi terhadap penuntasan konflik di Provinsi Lampung, tambahnya. Diketahui, sidang Apripurna tersebut  dalam rangka pembicaraan Tingkat II dengan agenda pengesahan dan  pemberian persetujuan  Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentangPedoman Rembuk desa dan kelurahan  dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung.

Rapat paripurna yang merupakan  rangkaian akhir dari proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RaPerda)  tentang Pedoman Rembuk Desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung  yangpembahsaanya telah dimulai  sejak tanggal 19 Oktober 2015 yang lalu.

Maka dengan diputuskan dan  disetujuinya Raperda tentang Pedoman Rembuk desa dan Kelurahan  dalam pencegahan konflik  akan disahkan menjadi  Peraturan daerah  ujar juru bicara Bambang Suryadi.

Kita berharap Perda ini nanti  dapat diimplementasikan  di tengah-tengah masyarakat  untuk mendukung terciptanya  situasi daerah Lampung yang  kondusif, aman dan tentram serta damai melalui  pencegahan terjadinya konflik  sedini mungkin dengan upaya penyelesaiannya.

Read 194 times