TEKANKAN DISIPLIN PNS

Kamis, 10 November 2016 21:10

DPRD Lampung menyoroti upaya Pemprov yang tengah mengejar  predikat Akuntabilitas  reformasi dan Zona  Integritas dari Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB).

Anggota Komisi I DPRD Lampung Apriliati mengatakan sah-sah saja Pemprov Lampung  hendak mengejar predikat tersebut,  Sebab disetiap pemerintahan tentu ada suatu program   kerja dan kinerja yang harus dicapai.

Tentunya harus ada capaian-capaian  dan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan kan, katanya  Kemarin. Untuk mengejar predikat tersebut, lanjutnya ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Yang utama adalah masalah penegakan  disiplin PNS sesuai peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS  dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (ASN).

Kedua aturan itu adalah koridornya,  nah tinggal ditetapkan saja, Tetapi harus berbanding lurus  dengan pengawasan yang dilakukan, paparnya. Diketahui, di Lampung juga  regulasi yang mengatur  soal tunjangan kinerja untuk PNS. Besaran reward ini  berdasarkan perhitungan  absensi sebesar 70 persen dan sisanya kualitas kinerja.

Kendati demikian Apriliati menjelaskan, ada hal yang perlu diperketat  soal tunjangan kinerja ini. Seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Di Jakarta reward diberikan  kepada PNS yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi terhadap pekerjaan sehari-harinya. Pemerintah DKI juga sangat konsisten dengan  ponisment yang dilakukan.  Satu hari saja PNS tersebut tidak masuk kerja dengan alasan apapun, maka tidak akan mendapat tunjangan  kinerja.

Saya juga sempat bertanya-tanya, apakah ini sesuai, karena kalau sakit  kan urusan Yang Maha Kuasa, tetapi mereka menjawab sudah resiko jika tidak hadir saya tidak dapat Tukin, katanya.  

Read 213 times