Minta Bantuan Anggota DPR-RI dan Menteri Asal Lampung

Rabu, 21 Januari 2015 21:35

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedi Afrizal, mengatakan akan memanfaatkan anggota DPR-RI asal daerah pemilihan Lampung serta tiga menteri asal Lampung untuk membantu mempercepat pembangunan di Sai Bumi Ruwa Jurai, termasuk realisasi JSS.

 Tiga menteri dari Lampung, yaitu Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek.

“Kita kan banyak memiliki anggota legislatif yang duduk di DPR-RI. Lalu di kabinet saat ini kita punya tiga menteri asal Lampung. Jadi mereka harus dapat membantu kita, mempercepat pembangunan di Lampung,” kata Dedy Afrizal, Senin (3/11/2014).

Seperti untuk realisasi jalan tol serta JSS yang menjadi megaproyek untuk akselerasi pembangunan di Lampung. Pembangunan dua proyek tersebut akan berdampak sangat positif untuk perekonomian Lampung.

“JSS kan sudah dilakukan studi kelayakan, lalu menteri sebelumnya yang berkaitan juga telah melakukan upaya. Artinya tinggal langkah yang lebih keras lagi dari kita mendorong agar cepat dilaksanakan kembali,” kata politisi asal PDI Perjuangan ini.

Sementara menanggapi kabar bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan menghentikan pembangunan kota baru Jatiagung, Ketua DPRD Lampung Deddy Afrizal mengatakan sampai saat ini belum menerima pemberitahuan secara resmi dari Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.

Proyek yang berjalan selama lima tahun terakhir, sudah menyedot anggaran daerah miliaran rupiah. Proyek ini dikerjakan sejak Gubernur Sjachroedin Z.P. menjabat periode kedua 2009-2014. Proyek ini menggunakan dana APBD secara multiyears di lahan seluas 1.300 hektare.

“Sampai saat ini kami belum tahu bahwa proyek kota baru tersebut disetop,” kata Deddy Afrizal, Selasa (11/11/2014). Sebab, memang belum ada pembahasan di komisi-komisi dan pimpinan DPRD soal penghentian pembangunan kota baru tersebut.

Menurut Deddy, pernyataan gubernur yang menghentikan proyek tersebut hanya kepada media, belum di hadapan DPRD. Sampai kini, Dedy mengatakan belum pernah menerima surat dari gubernur atau satkernya terkait persoalan penghentian penganggaran dana ke proyek tersebut.
Sebelumnya, Gubernur M. Ridho Ficardo, mengatakan menyetop anggaran ke proyek kota baru tahun depan, dengan alasan tidak diperbolehkan membangun gedung baru sesuai peraturan pemerintah pusat pada tahun 2015. (tim)

Read 303 times