Print this page

Penyusunan Perda Disesuaikan dengan Kebutuhan

Kamis, 19 Maret 2015 21:43

Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal mengatakan DPRD Provinsi Lampung tidak mematok target jumlah peraturan daerah (perda) yang akan dihasilkan selama periode lima tahun mendatang.Namun, semua anggota Dewan tetap akan mengoptimalkan kinerja dan bersinergi dengan pemerintah daerah.

 “Kami tidak mematok target jumlah perda yang harus disusun dan disahkan pada periode lima tahun mendatang. Sebab, dalam proses penyusunan perda harus disesuaikan dengan kebutuhan,” kata Dedi Afrizal, Senin (5/1/2015).

Selain itu, dalam penyusunan perda juga harus memperhatikan kualitas dan kepentingannya. Jika tidak, peraturan tersebut tidak akan bermanfaat karena tidak bisa diimplementasikan. “Pengalaman selama ini ada beberapa perda yang sudah dibuat tapi tidak bisa diimplementasikan karena tidak ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur (pergub) yang berisi petunjuk pelaksanaan perda tersebut,” katanya.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, DPRD akan mengevaluasi perda yang sudah ada untuk mengetahui sejauhmana implementasinya di lapangan. Jika perda tersebut tidak sesuai dengan kondisi saat ini, DPRD akan meninjau ulang atau merevisi aturan tersebut.

DPRD Provinsi Lampung periode 2009-2014 menghasilkan 90 perda, dengan rincian 38 perda usulan inisiatif DPRD, 37 perda usulan eksekutif, dan 15 perda yang berkaitan dengan APBD.  Sampai masa tugas wakil rakyat berakhir, masih ada sejumklah raperda yang selesai dibahas dan disahkan.

Meskipun demikian, Dedi Afrizal menjelaskan ada empat rancangan peraturan daerah yang akan menjadi prioritas untuk diselesaikan menjadi peraturan daerah pada tahun 2015. Keempat raperda itu adalah tentang rehabilitasi korban narkoba, rembuk pekon, batas daerah, dan zonasi pesisir dan pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Menurut Dedi, keempat perda ini dinilai sangat mendesak untuk segera dibahas, karena berkaitan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi masyarakat Lampung saat ini. “Saya kira ini memang sangat penting segera diselesaikan, salah satunya berhubungan dengan tugas-tugas Polda. Seperti dalam hal rembug pekon, yang memang sedang dilakukan oleh jajarannya dan Kapolda. Lalu batas daerah dan soal narkoba, juga terkait dengan tugas kepolisian, karena ini sering menimbulkan kinflik horizontal,” kata Deddy.

Lebih lanjut Deddy mengungkapkan DPRD Lampung rterus mendukung percepatan pembangunan Lampung. “Kita semua tentu ingin Lampung menjadi daerah yang terus berkembang dan dalam kondisi yang aman dan kondusif,” katanya.  (tim)

Read 462 times