Badan Anggaran Menilai Janggal Pemprov Tak Ajukan APBDP

Kamis, 03 Oktober 2013 21:54

Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung merasa janggal dengan sikap Pemprov Lampung yang tidak mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2013.

Hal itu diungkapkan Anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD Provinsi Lampung Imer Darius, Sabtu, 7 September 2013. Ia menilai, secara logika jika ada yang tak beres dalam persoalan anggaran, seyogianya anggaran itu ditata ulang.

’’APBD disusun berdasarkan asumsi, karena semua perkiraan. Jadi kalau dikatakan defisit, berarti ada asumsi yang berubah. Kalau memang defisit, tentu harus ditata ulang. Gimana mau buat anggaran, kok asumsinya berubah tapi nggak ditata?” ujarnya.

Imer juga menilai, alasan pemprov sampai tak mengajukan APBDP dengan alasan defisit tidak nyambung. Bahkan, sejak dini pemprov menyatakan APBD diperkirakan defisit. Imer Darius yang kini menjabat Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung ini menjelaskan, undang-undang memberi kewenangan untuk penataan APBD. ’’Itu melalui APBD Perubahan. (kalau tak dimasukkan APBDP), bisa bingung ngitung sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa),” ujarnya.

Dalam APBDP, apabila ternyata asumsi penerimaan lebih rendah, sektor belanja juga dibuat lebih rendah. Atau ada penataan ulang terhadap belanja yang tak penting. Tidak semua belanja bersifat proyek infrastruktur dan pembangunan. ’’Yang perlu dimasukkan, ya dimasukkan. Yang perlu dikurangi langsung dikurangi. Mana yang perlu penekanan,” kata dia.

Imer berharap, Badan Anggaran bisa bertemu dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk membahas persoalan APBDP ini. Ia juga berharap, banang bisa menggelar rapat internal untuk membahas APBDP. Sebab, lanjut dia, persoalan APBDP penting lantaran ada defisit. Padahal Provinsi Lampung tengah mempersiapkan hajat Pilgub Lampung.

Sebelumnya, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan sendiri sebelumnya menyatakan, DPRD telah maksimal meminta pemprov memasukkan APBDP. DPRD juga telah meminta pemprov agar memasukkan anggaran Pilgub Lampung dalam APBDP.

Terakhir, DPRD Lampung berkunjung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempertanyakan hasil asistensi Kemendagri. Hasilnya, menurut Kemendagri, pemprov memang tak punya anggaran, termasuk untuk penyelenggaraan pilgub. ’’Karena itu, kita berharap Mendagri bisa membantu pemprov mencari solusi,” tegasnya.

Diketahui, Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang beberapa waktu lalu kepada wartawan menyatakan, APBD Lampung dalam kondisi defisit Rp361,6 miliar. Asumsi defisit itu lantaran adanya proyeksi penerimaan yang tak tercapai seperti pelepasan aset pemprov di Waydadi, Sukarame. Ia juga menuturkan, praktis Silpa yang bisa digunakan hanya Rp14 miliar. (tim)

 

Read 353 times