Setiap Anggota Bisa Ajukan Raperda

Minggu, 30 November 2014 22:48

Panitia Khusus (Pansus) tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung sedang membahas perubahan beberapa pasal dalam Peraturan Tata Tertib. Salah satunya Pasal 20 yang berkaitan dengan hak usul insiatif mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda).

 

Dalam Peraturan DPRD Lampung No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib, Pasal 20 menyebut sekurang-kurangnya 10 Anggota DPRD dan lebih dari 1 Fraksi dapat mengajukan usul prakarsa rancangan peraturan daerah.

Kalimat tersebut akan diubah menjadi masing-masing Anggota DPRD dapat mengajukan Raperda tanpa harus ada jumlah minimal anggota yang mengajukan. “Jadi, satu anggota pun bisa mengajukan raperda,” kata Anggota Pansus Tatib DPRD Lampung, Mufti Salim, Kamis 23 Oktober 2014.

Mufti yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS mengungkapkan dengan setiap anggota DPRD dapat mengajukan Raperda, menuntut setiap anggota DPRD menguasai setiap persoalan di Lampung, terlebih persoalan-persoalan di daerah pemilihannya.

“Kami kira dengan masing-masing Anggota DPRD dapat mengajukan Raperda akan terlihat produktivitas pribadi sebagai anggota dewan dalam kerja-kerjanya,” kata Mufti.

Mufti juga menambahkan bahwa meski dibuka seluas-luasnya bagi Anggota DPRD dapat mengajukan Raperda, tentu harus ditopang dengan penguasaan terhadap persoalan-persoalan di lapangan terutama yang menyangkut hajat hidup masyarakat. “Hal ini juga akan memaksa anggota DPRD meng-up grade dirinya dengan konsepsi-konsepsi dan pengetahuan pembuatan peraturan Perundang-undangan,” tambah Mufti.

Setelah dibuka keran anggota DPRD dapat mengajukan Raperda tanpa ada jumlah minimal anggota pengusul, klausul Tatib berikutnya adalah pentingnya verifikasi layak atau tidaknya materi Raperda yang diajukan oleh Anggota DPRD. “Ini adalah domain Badan Legislasi Daerah,” ujar Anggota Fraksi PKS dari Dapil Lamteng itu.

Sementara Ketua Badan Legislasi DPRD Lampung Fauzan Sibron mengatakan dalam pembetukan peraturan daerah, pihaknya akan lebih memprioritaskan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Kita akan lebih perhatikan apa saja potensi-potensi masyarakat untuk jadi masukan dan prioritas pemerintah. Kita akan tingkatkan PAD Provinsi Lampung dan akan kita gali terus," ujar Fauzan Sibron, Rabu 29 Oktober 2014.

Menurutnya, faktor kemajuan suatu daerah salah satunya didukung dari tingkat PAD-nya. Sebab Lampung punya potensi yang sangat besar untuk meningkatkan PAD, seperti di sektor perkebunanan dan pertanian. “Kami tidak mengejar kuantitas perda yang dihasilkan, tapi kualitasnya,” jelasnya. (tim)

Read 322 times