Komisi III Kritisi Kinerja Biro Perlengkapan

Selasa, 23 April 2013 23:02

Komisi III DPRD Provinsi Lampung menilai Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung masih kurang transparan dan kurang tertib dalam mengelola aset milik Pemprov Lampung, terutama aset tanah dan bangunan.

 

“Pendataannya belum baik. Apakah disengaja atau tidak, atau ada udang dibalik batu, belum jelas benar. Yang pasti, tidak transparan memberikan data aset bangunan dan gedung yang juga menjadi sumber pendapatan asli daerah,” kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung Provinsi Lampung Ahmad Bastari, Senin (25/3/2013).
Menurutnya, banyak ditemukan kejanggalan terhadap data aset gedung dan tanah yang merupakan peninggalan kantor departemen, kanwil, ataupun unit pelaksana teknis daerah. Bahkan, tidak terangkum dalam pendataan aset.

“Jangan sampai ada upaya untuk mengaburkan data aset ini,” katanya. Menurut Ahmad Bastari, saat ini ada beberapa rumah dinas milik Pemprov Lampung yang telah beralih fungsi menjadi tempat usaha dan Biro Perlengkapan tidak melaporkan adanya pemindahan tangan tersebut.

“Harus ada laporan yang jelas penggunaan aset itu, apakah sewa atau sudah pindah tangan. Selama ini DPRD tidak tahu dan tidak mendapat laporan,” katanya. Selama ini Biro Perlengkapan hanya menyerahkan data aset berupa kursi, meja, komputer, dan kendaraan dinas dalam buku setebal 20 cm.

“Tapi data terkait tanah dan bangunan, ada berapa bidang, statusnya apa dimiliki atau disewakan atau digunakan sendiri, dan letaknya di mana, belum jelas karena tidak tercantum dalam buku data tersebut,” katanya.
Anggota Dewan dari PAN ini menilai belum ada transparansi terhadap aset bangunan atau tanah milik Pemprov yang dikelola oleh dinas/instansi/satuan kerja, yang dipergunakan oleh pihak ketiga. “Sewanya bagimana, selama ini saya tidak melihat ada laporan dalam pendapatan asli aaerah,” katanya.

Sebelumnya, Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Demokrasi (Kampud) mengelar aksi unjuk rasa di kompleks Perkantoran Pemprov Lampung. Pendemo meminta Gubernur Sjachroedin Z.P. mencopot Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Setprov Lampung Ali Subaidi lantaran dalam versi mereka diduga telah melakukan praktik korupsi dan markup anggaran senilai Rp740.770.000.

Menurut Koordinator Lapangan Kampud Slamet Riyadi, anggaran sebesar itu terbagi dalam sejumlah proyek pengerjaan. Pendemo juga mendesak Kejati Lampung mengusut dugaan korupsi yang ditudingkan mereka. (tim)

Read 298 times