Dokter Puskesmas akan Diberi Insentif

Rabu, 26 Jun 2013 23:11

Tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas terpencil perlu diberikan insentif. Komisi V akan memperjuangkan program itu bisa masuk dalam APBD Perubahan Lampung tahun 2013.

 

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yandri Nazir seusai rapat dengar pendapat dengan sejumlah dokter yang tergabung dalam Dokter Indonesia Bersatu (DIB), Senin (20/5/2013).

Menurut Yandri, pemberian instentif, terutama untuk dokter yang bertugas di puskemas terpencil, diharapkan pelayanan kesehatan masyarakat dapat lebih maksimal.

Dia menambahkan, Kesehatan merupakan isu nasional, bukan hanya di daerah. Setiap tahun banyak masyarakat mengeluhkan buruknya pelayanan kesehatan, atau belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, khususnya masyarakat di desa-desa terpencil.

Kondisi itu terjadi karena sebaran tenaga kesehatan, khususnya doter, belum merata terutama di daerah terpencil. Untuk mendorong semangat dokter agar bersedia bertugas di daerah terpencil, Komisi V DPRD Lampung akan memperjuangkan agar dalam APBD-P 2013 ada anggaran untuk insentif dokter yang bertugas di wilayah terpencil.

Politisi Partai Demokrat ini melanjutkan, dalam pemberian insentif tersebut, DPRD berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung. Sehingga. Dinkes yang akan menetapkan kriteria pemberian insentif tersebut.

“Tentu ada kriterianya, tidak semua tenaga kesehatan mendapatkan insentif. Nanti Dinkes yang menetapkan persyaratan tersebut. Yang pasti kita memiliki niat baik untuk meningkatkan kualitas kesehatan di provinsi kita tercinta ini,’’ ujarnya.

Yandri Nazir optimistis, pemberian insentif tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat mengingat profesi dokter dipandang bergengsi. Kendati dokter merupakan profesi yang erat kaitannya dengan berkecukupan, namun dokter juga manusia yang tetap memerlukan perhatian pemerintah.

“Saya yakin tidak terjadi kecemburuan sosial, karena masyarakat juga sangat membutuhkan keberadaan dokter. Contohnya kita telah memberikan insentif kepada guru honorer di desa terpencil, setiap tahun kita menggelontorkan Rp18 miliar untuk para tenaga pendidik tersebut,’’ tandasnya.

Ditempat yang sama, dr. Ani menjelaskan, kedatangannya beserta rekan-rekannya tersebut bertujuan untuk meminta DPRD Lampung mendukung perbaikan kualitas kesehatan secara menyeluruh, baik dari aspek pelayanan pada masyarakat maupun tenaga kesehatan, terutama dokter.

’’Kami meminta segenap pihak tidak menjadikan isu kesehatan sebagai komoditas ekonomi dan politik, yang berakibat ketidak-adilan pada masyarakat maupun dokter,’’ ungkapnya.

Menurut dia, DPRD harus berperan aktif dalam mendorong perbaikan sistem pendidikan kedokteran secara fundamental. Artinya, harus dilakukan reorientasi pendidikan kedokteran, guna menghasilkan dokter yang mandiri dan memiliki kompetensi profesional.

’’Ini dapat dilakukan dengan mengutamakan mutu pendidikan kedokteran dibanding mengejar kuantitas produksi dokter dengan dalih mengejar rasio dokter dan pasien,’’ jelasnya. (tim)

Read 257 times