Data Penerima Kompensasi BBM Tidak Akurat

Rabu, 26 Jun 2013 23:13

Komisi V DPRD Provinisi Lampung menilai data penerima kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi, tidak akurat. Karena itu, perlu dibenahi agar pelaksanaan program ini tidak salah sasaran.

Hal itu ditegaskan Anggota Komisi V DPRD Lampung Toto Herwantoko, menanggapi rencana pemerintah memberikan kompensasi kepada rakyat miskin menyusul akan dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. “Perbaiki dulu datanya dan mekanismenya, baru program dilaksanakan,” ujarnya di Bandar Lampung, Senin (27/5).

Bahkan, politisi Partai Demokrat ini menyatakan menolak program itu dilaksanakan jika pemerintah tidak lebih dulu memperbaiki dana dan mekanisme penyalurannya. Alasannya, berdasarkan pengalaman sebelumnya, pelaksanaan program serupa tidak tepat sasaran.

Menurut dia, selama ini masyarakat golongan mampu yang menikmati dana konpensasi BBM bersubsidi melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), raskin, dan beasiswa miskin. Sementara masyarakat yang membutuhkan justru tidak menerima karena tidak terdata.

Padahal, Toto menambahkan, program itu bertujuan membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat tidak mampu akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.

Kondisi di atas terjadi karena data yang digunakan dari Badan Pusat Statistik (BPS) belum menyentuh seluruh masyarakat miskin. “Banyak masyarakat miskin yang tidak masuk dalam data penerima kompensasi,” ujarnya.

Karena itu, Toto Dirgantoro secara tegas menyatakan, saat ini Lampung belum siap jika program kompensasi kenaikan BBM bersubsidi dilaksanakan.
Untuk itu, ia menyarankan, sebelum diberlakukan kenaikan harga BBM subsidi dan penyaluran kompensasi, lembaga-lembaga pemangku tanggung jawab perlu melakukan verifikasi ulang data rumah tangga miskin.

Toto yang juga Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi Lampung, mengungkapkan bahwa rencana kenaikan harga BBM subsidi, yaitu bensin premium menjadi Rp 6.500/liter dan solar menjadi Rp 5.500/liter diperkirakan bakal berlaku pada minggu ketiga Juni 2013.

Politisi Partai Demokrat Lampung ini mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi tersebut menunggu RAPBN Perubahan (RAPBN-P) 2013 disahkan DPR. Dalam APBN-P itu terdapat anggaran kompensasi seperti tambahan jatah beras miskin (raskin), beasiswa miskin, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai bernama bantuan langsung sementara masyarakat (Balsem) senilai Rp 150 ribu/bulan.

Menurutnya, pembahasan RAPBN-P 2013 akan rampung pada 17 Juni 2013. Sehingga kenaikan harga BBM subsidi diperkirakan bakal berlaku pada minggu ketiga Juni 2013. (tim)

Read 259 times