Dewan Minta Raskin Jangan Beras dari Luar Daerah

Rabu, 26 Jun 2013 23:14

DPRD Provinsi Lampung meminta Perum Bulog Divre Lampung untuk tidak lagi mendatangkan beras untuk keluarga miskin (raskin) dari luar Lampung. Juga tidak lagi mendistribusikan raskin yang tidak layak konsumsi.

 

Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPRD Lampung dan Bulog Divre Lampung, Rabu (29/5/2013). Ketua Komisi II Ahmad Junaidi Auli menyatakan kecewa dengan kinerja Perum Bulog Lampung. Karena masalah raskin tidak layak konsumsi berulang kali terjadi namun belum ada pembenahan.

Untuk itu, ia mengharapkan Bulog menyalurkan raskin tidak dengan mendatangkan beras dari luar daerah, baik dari dalam negeri maupun impor.  Kecuali dalam kondisi mendesak. Selain itu, beras yang disalurkan juga harus berkualitas baik dengan umur simpan yang tidak terlalu lama.

Politisi PKS ini mewanti-wanti Bulog untuk tidak mendistribusikan raskin yang tidak layak konsumsi. Sisa 4.272 ton yang ada saat ini agar tidak didistribusikan meski telah di upgrade. Jika dimungkinkan, beras tidak layak konsumsi dikembalikan ke daerah asal atau Bulog Pusat.

“Kalau Bulog tidak berani mengembalikan, maka kita (DPRD,red) dan pemprov yang akan menolak,” tegas Junaidi, seraya meminta Pemerintah provinsi Lampung  bersikap tegas dengan masalah ini.

Rekan sejawatnya di Komisi II DPRD Lampung, Donny Irawan meminta Bulog melakukan kontrol secara ketat terhadap raskin sebelum didistribusikan. Jika perlu, pengawasan dilakukan hingga per karung. “Jangan sampai kerja dua kali. Raskin sudah terlanjur didistribusikan, kemudian ditarik kembali karena ada masalah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menilai apa yang dilakukan Bulog terkait dengan raskin, sangat menyedihkan. Selain kualitas berasnya tidak layak konsumsi, juga kenapa harus mendatangkan beras dari Jombang, Jawa Timur.

"Ini sungguh menyedihkan. Lampung sebagai lumbung beras Sumatera, tetapi justru mengapa beras jelek yang harus diberikan kepada rumah tangga miskin di daerah ini," ujarnya.

Melihat kinerja Bulog yang sering mengulang kesalahan dengan mendistribusikan raskin tidak layak konsumsi, anggota Komisi I DPRD Lampung Farouk Daniel mendorong Polda Lampung untuk mengungkap indikasi penyelewengan Bulog Lampung.

"Tolong diteruskan permasalahnya apabila memiliki berkekuatan hukum dan terbukti alat buktinya. Dan bila tidak terbukti, tolong keluarkan surat penghentian pemeriksaan perkara (SP3) nya," katanya.

Menanggapi protes dari berbagai pihak, Ketua Perum Bulog Divre Lampung Alif siap menghentikan distribusi raskin tidak layak konsumsi. Saat ini, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Bulog Pusat untuk penyediaan raskin bagi Lampung.

Ke depan, kata dia, Lampung tidak lagi mendatangkan beras dari luar.  Karena Bulog akan menyerap beras petani lokal dan maksimal memenuhi kebutuhan Lampung. Alif berjanji, akan meningkatkan pengawasan dan memenuhi kebutuhan raskin dengan beras kualitas terbaik. (tim)

Read 258 times