PLN Harus Berikan Ganti Rugi ke Konsumen

Jum'at, 20 September 2013 23:25

Pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung sejak pertengahan bulan Agustus 2013 menuai kritikan dari berbagai pihak. Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Imer Darius mengatakan banyak kerugian yang diderita masyarakat akibat pemadaman listrik.

 

Karena itu, DPRD Lampung akan mempertanyakan bagaimana proses ganti rugi yang dilakukan oleh PT PLN terhadap warga, melalui rapat dengar pendapat. “Kami sudah layangkan undangan kepada PLN untuk rapat dengar pendapat,” kata Imer, Kamis 30 Agustus 2013.

“Jika PT PLN tidak mau memberikan ganti rugi, saya mengimbau warga jangan hanya mengeluh. Tapi, melakukan class action. Perusahaan listrik di Malaysia saja pernah mengganti rugi kepada warga sebesar Rp25 miliar lantaran terjadi pemadaman listrik. Nah, mengapa itu tidak bisa dilakukan di negara kita?” katanya.

Komisi IV juga akan mempertanyakan berapa jumlah kebutuhan listrik di provinsi ini. “Nah, jika nanti pasokan listrik dari pembangkit yang dihasilkan lebih besar daripada kebutuhan listrik, kami akan mempertanyakan ke mana kelebihan listrik itu dan mengapa sampai ada pemadaman?” tegas Immer.

Politisi asal Partai Demokrat itu melanjutkan, pihaknya juga mendapatkan informasi jika pasokan listrik yang dihasilkan pembangkit-pembangkit listrik di Lampung ada yang dikirim ke Provinsi Sumatera Selatan. “Kebijakan itu juga akan kami pertanyakan, mengapa harus dikirim ke provinsi lain, sementara provinsi kita mengalami kekurangan,” katanya.

DPRD Lampung juga berencana meninjau pembangkit-pembangkit listrik yang ada di Lampung untuk mengetahui secara pasti berapa pasokan listrik yang dihasilkan. “Selama ini PT PLN beralasan pemadaman listrik di Lampung lantaran ada alat di pembangkit listrik yang rusak dan adanya pemeliharaan. Itu yang akan kita buktikan dengan berkunjung ke pembangkit listrik yang ada di Lampung ini,” tegasnya.

Imer Darius juga menyesalkan alasan PT PLN yang terkesan mengkambinghitamkan peralatan yang ada di pembangkit listrik saat dilakukan pemadaman. “Timbul pertanyaan, mengapa PT PLN selalu beralasan ada kerusakan alat ketika ada pemadaman listrik? Karena itu, saya berpikir, apakah PT PLN saat membangun pembangkit listrik menggunakan alat-alat yang tidak sesuai spesifikasi?” katanya.

Buruknya pelayanan PT PLN Distribusi Lampung juga mengusik Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. Orang nomor satu di Provinsi Lampung ini juga merasa dirugikan dengan byarpet yang makin sering terjadi.

“Terlepas siapa saya, saya ini juga kan konsumen PLN. Saya juga merasa dirugikan dong,” ujarnya usai pertemuan SKPD Pemprov Lampung di Balai Keratun, 30 Agustus 2013. Menurutnya, PT PLN harus segera pandai membaca situasi yang ada.

Jangan sampai makin memancing kondisi menjadi makin memanas.

“Ya, PLN harus belajar dari apa yang telah terjadi. Jangan dibiarkan begitu saja. Masyarakat bisa makin marah,” ujarnya menanggapi perusakan kantor PLN Metro. Terkait permasalahan ini, Sjachroedin Z.P. juga akan segera meminta stafnya untuk mengecek apa yang terjadi. 

“Toh, saya juga pelanggan yang ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Listrik byarpet itu berarti ada masalah.

Tapi, saya juga belum dapat laporannya. Sebaiknya ada laporan dari PLN kepada saya,” ujarnya. (tim)

Read 260 times