Dewan Desak Pemprov Serahkan KUA-PPAS

Jum'at, 20 September 2013 23:27

DPRD Provinsi Lampung mendesak Pemprov segera menyelesaikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2013. Bahkan, sejumlah anggota Dewan berpendapat KUA-PPAS APBDP 2013 harus sudah diserahkan pada bulan September 2013.

 

“Sebab, dengan sisa waktu tinggal tiga bulan, proses pembahasan APBD 2014 juga perlu dipikirkan,” kata Ketua Komisi III DPRD Lampung Ahmad Bastari, Senin, 26 Agustus 2013. Menurutnya, Pemprov harus menyusun Rancangan APBD Perubahan Tahun 2013.

“Apa pun bentuknya, harus ada APBD Perubahan Tahun 2013. Sebab, itu sudah dalam mekanisme aturan pemerintahan. Kita tetap menunggu pemprov. Setidaknya pada bulan September mendatang draf RAPBD Perubahan sudah masuk,” kata Ahmad Bastari.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menuturkan, persoalan defisit atau surplus atau ada tidaknya anggaran pilgub dimasukkan oleh Pemprov Lampung nantinya dibahas dengan DPRD.

Menurutnya, di setiap provinsi di Indonesia lazim mengajukan APBDP. APBDP dipandangnya perlu diajukan, mengingat salah satunya terkait penganggaran Pilgub Lampung.

Ahmad Bastari juga membantah apabila pemprov beralasan menunggu hasil asistensi tim Kemendagri terkait anggaran pilgub. Hal itu, menurutnya, terlalu jauh. Kondisi keuangan secara riil, menurut dia, tentu pemprov yang paling tahu. “Terlalu jauhlah. Nggak sampai begitu. Yang tahu kondisi kan kita di sini. Bagaimana pemprov saja. Kemendagri terlalu jauh jika masuk wilayah itu,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mendesak Mendagri Gamawan Fauzi membantu memberikan solusi untuk Pilgub Lampung. “Kita kan bukan negara federal. Sangat bisa Mendagri memberi solusi yang konkret atas persoalan ini. Jadi tak lagi ada saling lempar bola,” katanya, Selasa 27 Agustus 2013.

Legislator asal Partai Demokrat ini melanjutkan secara logika perlu adanya APBDP 2013. Adanya agenda pilgub sudah cukup membuat pemprov harus memasukkan APBDP 2013.

“Di sini kan artinya ada kemendesakan kebutuhan anggaran. Sehingga perlu ada perubahan. Kalau pemprov menunggu (kesimpulan tim asistensi Kemendagri, Red), ya sah-sah saja. Tapi, pemprov harus proaktif juga dong,” tegasnya. (tim)

Read 228 times