Komisi III Rekomendasikan APBD Perubahaan Bisa Dimasukkan

Kamis, 03 Oktober 2013 23:28

Komisi III DPRD Lampung merekomendasikan APBD Perubahan bisa dimasukkan pada 2013 ini. Rekomendasi itu keluar pasca pertemuan antara Komisi III dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Biro Keuangan Setprov Lampung.

 

Menurut Ketua Komisi III DPRD Lampung Ahmad Bastari, dinamika ekonomi mempengaruhi sehingga asumsi-asumsi anggaran berubah seluruhnya. Mulai dari faktor adanya kemungkinan kenaikan pendapatan dari pajak kendaraan dan bahan bakar bermotor hingga tak masuknya asumsi pendapatan dari aset Waydadi.

Kenaikan harga BBM, lanjut dia, bisa berpotensi menyumbang pendapatan. ’’Lalu, adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2012. Yang kesemuanya ini harus didata. Karena itu, kita sepakat perlu adanya APBDP. Tapi, kita sebatas rekomendasi. Jadi sikap DPRD untuk mengundang TAPD (tim anggaran pemerintah daerah),” katanya.

Karena itu, komisi III memandang alasan defisit saja tidaklah kuat untuk dasar meniadakan APBDP. Bahkan sebaliknya, APBDP harus diadakan agar keuangan tertata rapi. ’’Kalau alasannya hanya karena defisit, asumsi tak tercapai, itu tidak kuat untuk meniadakan APBDP,” ungkapnya.

A Bastari menyatakan, komisi III mengesampingkan dahulu asumsi defisit. Pasalnya, tahun anggaran masih berjalan. Namun, ia juga tak menyangkal kalau ada kemungkinan pemprov tak bisa mencapai target pendapatan. Secara teknis saja, lanjut dia, perubahan harga BBM dari Rp4.500 jadi Rp6.500 bisa menyebabkan adanya pertambahan pajak bahan bakar sekitar Rp60 miliar. ’’Nah, yang seperti ini kan harus ada penataan di APBDP,” katanya.

Sebelumnya, Bastari mengatakan, dari target pendapatan 2013 sebesar Rp4,4 triliun, baru masuk sekitar Rp2,4 triliun (54,79 persen). Dengan rincian, untuk PAD dari target Rp2,1 triliun baru tercapai sekitar Rp1 triliun (45 persen); PKB target Rp516 miliar baru terealisasi Rp283 miliar; dan BBNKB dari Rp813,9 miliar baru terealisasi Rp397,5 miliar (48 persen).

Menyikapi rekomendasi dari Komisi III DPRD Lampung itu, unsur pimpinan menggelar rapat internal yang diikuti 7 fraksi minus PKB dan PKS. Kesimpulannya, DPRD memandang perlu ada APBDP 2013. Dasarnya, menurut Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, antara lain, Permendagri No. 11/2011 pasal 154  dan PP No. 58 2005 tentang APBD pasal 81.

’’Kita memandang, dari pendapat fraksi memang sekarang ini diperlukan APBDP. Lepaskan dahulu persoalan pilgub. Ini agar kita bisa melihat persoalan secara jernih,” katanya.

Secara siklus anggaran, APBDP 2013 diperlukan. Terlebih indikator ekonomi makro seperti harga dolar hingga BBM yang berubah. Faktor inflasi, lanjut Marwan, juga perlu diperhitungkan. Artinya, harus ada penataan dari sisi belanja atau sumber pendapatan lain. Silpa juga harus pakai APBDP.

Polisisi Partai Demokrat ini mengatakan, DPRD Lampung juga sudah menjalankan fungsi pengawasan dan penganggarannya. Dalam waktu dekat, hasil pertemuan internal DPRD itu akan dikirimkan ke Pemprov Lampung.

Meski demikian, DPRD Lampung masih belum berpikir mengirimkan surat untuk mempertanyakan APBDP 2013 ke pemprov. Sebab, menurut Marwan, APBDP bukanlah sebuah kewajiban seperti APBD.

Rencananya, anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung bertemu dengan pimpinan DPRD Lampung. Namun, menurut Marwan, karena KPU beralasan punya jadwal sendiri, maka komisioner KPU batal datang.

Terkait persoalan APBDP, Kepala Biro Keuangan Setprov Yanuardi menyatakan, pemprov sementara ini masih belum mengajukan APBDP. Tapi, lanjut dia, sekarang ini pembahasan mengenai APBDP dan APBD 2014 tengah digodok TAPD.

Sementara itu, pernyataan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. cukup berbeda dibandingkan sebelumnya. Oedin –sapaan akrab Sjachroedin Z.P.–mengatakan siap membahas APBDP 2013.

’’Masukkan APBDP, saya setuju saja. Tapi, duitnya nggak ada. Yang harus dipahami, APBDP itu kan nggak mesti ada. Kan hasil evaluasi pusat anggaran Pilgub 2013 untuk Lampung tidak ada,” ungkap Oedin di Pemprov Lampung kemarin. (tim)

Read 272 times