Komisi III akan Panggil Bappeda & Biro Keuangan

Kamis, 03 Oktober 2013 23:31

Pemprov Lampung tidak memasukkan APBD Perubahan 2013 dan anggaran pilgub. Komisi III DPRD Lampung akan memanggil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Biro Keuangan Setprov Lampung.

 

Ketua Komisi III Ahmad Bastari menyatakan, pemanggilan dua SKPD itu bertujuan agar DPRD mendapat gambaran utuh alasan pemprov tak memasukkan APBDP. Rencananya, dua SKPD tersebut akan dipanggil pekan depan. ’’Surat undangan pun sudah dikirimkan ke Bappeda dan Biro Keuangan Setprov Lampung,’’ kata Akhmad Bastari, Minggu, 8 September 2013.

Ia menyatakan, hampir seluruh anggota komisi III mempunyai pertanyaan yang sama, yakni kenapa pemprov tak mengajukan APBDP 2013. Sejumlah daerah yang mengalami defisit masih tetap mengajukan APBDP. ’’Penataan di APBDP kan bukan hanya penambahan. Tapi juga pengurangan. Agak aneh juga,’’ ujar politisi PAN ini.

 

Di samping itu, kepentingan komisi III terkait keuangan provinsi adalah mendorong peningkatan pendapatan. Nanti, lanjut dia, hasil pertemuan dengan dua instansi pemprov itu akan dikirimkan ke pimpinan DPRD Lampung. ’’Ya, hasilnya akan kita teruskan ke pimpinan seperti apa nantinya,’’ ucap dia.
Karena itu, APDB Perubahan mutlak perlu. Hal ini agar pendapatan dan belanja Provinsi Lampung bisa tertata. Apalagi, pembahasan APBD Perubahan hanya perlu waktu sekitar dua pekan.

’’Saya kira nggak lama itu. KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dibahas, setelah itu memorandum of understanding (MoU) paling tidak sampai dua pekan selesai,” katanya.

Menurutnya, proses pembahasan dengan satuan kerja diperkirakan memakan waktu sepekan. Sementara pekan kedua bisa dipakai untuk pembahasan di level badan anggaran (banang), laporan ke pimpinan DPRD, dan rapat paripurna pengesahan.

’’Memang perlu pembahasan dengan satuan kerja yang membidangi. Apakah perlu ada pengurangan atau penambahan. Baru kemudian lapor ke banang dan diparipurnakan,” tuturnya.

A Bastari menyatakan, DPRD Lampung menganggap defisit yang dilontarkan pemprov baru sebatas asumsi. Sebab, untuk memastikan defisit perlu dibahas dalam APBDP. Setelah pembahasan, lanjut legislator asal PAN ini, baru terlihat berapa persen defisit Provinsi Lampung.

’’Karena itu, saya sepakat. Kalau ada pergeseran iya, makanya perlu penataan dari sisi pengeluaran dan pemasukan,” ucapnya seraya mengatakan, dari proses pembahasan inilah nantinya terlihat.

Sebelumnya, A Bastari mengatakan bahwa dari target pendapatan 2013 sebesar Rp4,4 triliun, baru masuk sekitar Rp2,4 triliun (54,79 persen). Dengan rincian, untuk pendapatan asli daerah (PAD) dari target Rp2,1 triliun baru tercapai sekitar Rp1 triliun (45 persen); pajak kendaraan bermotor (PKB) target Rp516 miliar baru terealisasi Rp283 miliar; dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dari Rp813,9 miliar baru terealisasi Rp397,5 miliar (48 persen). (tim)

Read 265 times