DPRD Provinsi Lampung

DPRD Lampung Sahkan 10 Raperda

Email Cetak PDF

DPRD Provinsi Lampung mengesahkan 10 rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda). Termasuk raperda untuk pembangunan kota baru pusat Pemerintah Provinsi Lampung di Jatiagung, Lampung Selatan. Kesepuluh raperda itu disahkan pada Rapat Paripurna DPRD Lampung, Kamis (2/5/2013). Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Lampung Hantoni Hasan, dihadiri Wakil Gubernur Lampung MS. Joko Umar Said dan sejumlah kepala satker di lingkungan Pemprov Lampung.

Perda yang disahkan itu adalah Perda tentang Pembangunan Kota Baru, Perda Penyelenggaraan Kegiatan Minyak dan Gas Bumi, Perda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Perda Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung.

Selanjutnya, Perda Organisasi dan Tata Kerja Jajaran Satuan Perangkat Daerah Dilingkungan Pemprov Lampung, Perda Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, Perda Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Lampung, Perda Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Tekhnis dan Perda Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah DPRD Lampung.

Dengan disahkan raperda Kota Baru Jatiagung Lampung Selatan menjadi perda, maka pembangunan fasilitas untuk pusat pemerintahan provinsi Lampung bisa dilanjutkan. Pembangunan kota itu sempat tertunda dan membuat pembangunan sebelumnya terbengkalai.

Ketua Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung Farouk Danial mengatakan, setelah raperda Kota Baru disahkan menjadi perda, Pemerintah Provinsi Lampung diminta segera menyelesaikan seluruh persoalan yang menghambat pembangunan pusat Pemerintahan Provinsi Lampung itu. Mulai menyelesaikan ganti rugi lahan, tapal batas, hingga aspek legalitas dan perizinan.

“Pemprov harus segera menyelesaikan semua persoalan itu. Jika tidak, pembangunan ini bisa terhambat lagi,” kata Farouk. Sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor S.361/ Menhut VII/ 2012 batas penyelesaian semua persoalan tersebut paling lambat selama dua tahun.

Hal itu dilakukan agar terhindar dari permasalahan hukum yang kemungkinan akan terjadi dikemudian hari. “Selama dua tahun semuanya harus selesai. Karena jika tidak bisa saja ada implikasi hukum didalamnya,” tegas politisi Gerindra itu. (tim)